Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai pemikiran Tan Malaka tentang mekanisme dan karakteristik sistem kapitalisme. Tan Malaka memiliki karya-karya yang membahas tetntang sistem ekonomi kapitalisme. Tan Malaka juga merupakan salah satu saksi hidup yang melihat dan megalami bagaimana perkembangan serta efek dari sistem ekonomi kapitalisme. Lebih dari itu Tan Malaka merupakan salah satu tokoh yang melawan kapitalisme sampai akhir hayatnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian filsafat dengan teknik analisis studi historis-faktual tokoh yang berfokus pada pemikiran salah seorang filsuf atau (...) tokoh, baik pada topik tertentu dalam karyanya, maupun dalam seluruh karyanya yang kemudian dianalisis sebagai sebuah pemikiran filsafat. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme sistem kapitalisme lebih merupakan proses produksi yang hanya bisa berlagnsug jika syarat-syaratnya terpenuhi. Karakteristik sistem kapitalisme adalah eksploitasi secara terus-menerus. (shrink)

This research scrutinizes the repercussions of digital disinformation on knowledge disparities and delves into strategies aimed at fostering epistemic justice. The examination of the findings will involve a comprehensive exploration of various ethical frameworks and theories. This analytical approach seeks to identify the underlying ethical issues that may be inherent in the results. Ethical frameworks provide a structured lens through which we can evaluate the implications of the findings on different stakeholders, ensuring a thorough understanding of potential ethical dilemmas. For (...) this purpose, the research integrates philosophical, social, and technological perspectives. Firstly, through philosophical perspective this research explores the concept of epistemic justice and its conditions in the digital era. Secondly, this research will investigate the role of digital disinformation in creating knowledge inequities, especially the disparities in knowledge access and distribution. By understanding the mechanisms through which false or misleading information spreads in digital spaces, the research seeks to identify strategies and interventions that can eliminate the roots of epistemic injustice and foster a more just and enlightened knowledge landscape for everyone, regardless of their backgrounds. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak disinformasi digital terhadap disparitas pengetahuan dan memeriksa strategi yang diterapkan untuk memajukan keadilan epistemik. Pemeriksaan temuan akan melibatkan eksplorasi komprehensif terhadap berbagai kerangka teori dan etika. Lewat pendekatan analitis akan diidentifikasi dan diperiksa isu-isu etis yang mungkin melekat dalam hasil penelitian. Kerangka etika menyediakan lensa terstruktur melalui mana kita dapat mengevaluasi implikasi temuan terhadap pemangku kepentingan yang berbeda, memastikan pemahaman menyeluruh terhadap potensi dilema etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan lintas disiplin dengan mengintegrasikan perspektif filosofis, sosial, dan teknologis. Pertama-tama, lewat perspektif filosofis akan diperiksa konsep keadilan epistemik dan implikasinya dalam era digital. Kedua, penelitian ini akan menyelidiki peran disinformasi digital dalam menciptakan ketidaksetaraan pengetahuan, khususnya bagaimana disinformasi digital berkontribusi pada disparitas dalam akses dan distribusi pengetahuan. Dengan memahami mekanisme melalui mana informasi palsu atau menyesatkan menyebar di ruang digital, penelitian ini berusaha mengidentifikasi pelbagai strategi dan intervensi yang dapat mengeliminasi akar ketidakadilan epistemik dan memajukan lanskap pengetahuan yang lebih adil dan mencerahkan bagi semua orang. Kata-kata kunci: keadilan epistemik, disinformasi digital, ketidakadilan pengetahuan. (shrink)

Adalah hal yang lumrah bila dalam tiga dasa warsa terakhir ini muncul minat yang semakin tinggi terhadap kajian dan seluk-beluk korupsi mengingat berbagai kerusakan yang ditimbulkannya. Bahkan, topik korupsi menjadi agenda internasional para ahli politik dan pembuat kebijakan. Kendati demikian, literatur kajian mengenai korupsi dalam tradisi filsafat masih dapat dikatakan minim. Oleh karena itu, kajian filsafat terapan mengenai korupsi yang dilakukan oleh Seumas Miller, Peter Roberts, dan Edward Spence layak diapresiasi. Dalam buku ini, para penulis (selanjutnya akan disingkat menjadi Miller, (...) dkk.) menegaskan bahwa korupsi merupakan suatu spesies imoralitas (hlm. xvi). Melalui titik pijak tersebut, Miler dkk. memperlihatkan perbedaan kerangka konseptual yang halus antara korupsi dan tindakan imoralitas lainnya. Dengan kata lain, tindakan korupsi sudah pasti merupakan perbuatan imoral, tetapi tidak semua perbuatan imoral adalah tindakan korupsi. Dengan menempatkan persoalan korupsi pada ranah moralitas, Miler dkk. seakan menegaskan bahwa korupsi adalah suatu gejala khas manusiawi dan dilakukan secara sadar. Hal ini diungkapkan secara eksplisit oleh Miller dkk. Mereka mengstakan bahwa tindakan korupsi adalah laku kebiasaan yang salah secara moral, dan karenanya tidak didorong oleh keyakinan sejati yang benar secara moral (hlm. 13)................... Berdasarkan uraian-uraian yang cermat dan halus mengenai korupsi, Miller dkk. juga memaparkan lokus tanggung jawab moral untuk memerangi korupsi. Secara detail, paparan tersebut diuraikan dalam bab ke-6 hingga ke-10 yang memuat berbagai alternatif untuk menghadapi korupsi, seperti pengembangan sistem-sistem antikorupsi, peran “peniup peluit” (whistleblower), pranata yuridis, serta mekanisme hukuman yang sesuai dengan teori keadilan yang bersifat memulihkan (restorative theory of justice). Bagi Miller dkk., berbagai pertimbangan tindakan antikorupsi yang ditawarkannya harus dilandaskan pada tanggung jawab moral. Pendasaran ini konsisten dengan kerangka konseptual yang diajukan pada bagian awal buku ini: bahwa korupsi merupakan persoalan moral. Mereka juga menegaskan bahwa tanggung jawab moral tersebut bersifat kolektif (hlm. 211). Tidak hanya itu, sistem antikorupsi yang digagas juga perlu bersifat menyeluruh: berupa pengembangan unsur-unsur reaktif maupun preventif sekaligus (hlm. 156). Miller dkk. juga berharap bahwa pranata yuridis dan mekanisme hukuman seharusnya dapat menentukan inti dari sistem keadilan dengan mengambil inspirasi pemikiran politik yang dikembangkan dari tradisi filosofis Aristoteles, John Locke, David Hume, Imanuel Kant, dan John Stuart Mill. Selain itu, baik pranata yuridis mapun mekanisme hukuman diharapkan dapat berperan untuk memulihkan (mengintegrasikan) kembali hal-hal yang korup (rusak) pada masyarakat dan sekaligus menghalau korupsi dari masyarakat. Melalui rangkaian paparan buku tersebut, kajian Miller dkk. mengenai korupsi dan antikorupsi merupakan masukan yang berharga dari tradisi filsafat, khususnya filsafat moral. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan kajian korupsi serta antikorupsi secara mendalam dan serius dalam konteks kekinian. (Yulius Tandyanto, Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Buku ketiga (suntingan Alphonsus Tjatur Raharso dan Paulinus Yan Olla 2017) memuat 20 makalah dari Hari Studi tahun 2017 STFT Widya Sasana. Tulisan-tulisan ini semua mengangkat, dari pelbagai segi dan dengan cara-cara yang berbeda, tantangan-tantangan bagi umat Katolik yang berasal dari kenyataan bahwa umat Katolik adalah minoritas kecil dalam suatu bangsa yang amat majemuk. Atau, lebih tepat, dari kenya- taan bahwa saat ini kebhinekaan dan toleransi mengalami “ujian berat.” Tulisan-tulisan ini dibagi tiga.............................................................. Tiga tulisan terakhir kembali membahas kehadiran Gereja (Katolik) (...) di ruang publik. Sesudah berfokus pada bagaimana Gereja dalam lima abad pertamanya memastikan identitasnya dalam lingkungan budaya yang asing, Antonius Denny Firmatno, dengan meloncat 1400 tahun, me- nunjuk bagaimana Gereja pasca Vatikan II makin sadar bahwa ia berada di ruang publik, maka bahwa sangat penting Gereja memperlihatkan diri sesuai dengan identitasnya yang sebenarnya. Raymundus I Made Sudhiarsa membahas kecenderungan berbahaya agama-gama, termasuk Gereja, untuk mau mengamankan identitas mereka dengan menutup diri terhadap dunia luar. Tulisan bagus dan mendalam ini membahas hal identitas dan “parokialisme” (suatu catatan: sebenarnya istilah “parokialisme” tidak mengenai sikap teologis-ideologis-fanatik dsb., me- lainkan mengenai keterbatasan wawasan “alami,” jadi barangkali lebih baik diganti dengan “ketertutupan” saja), mekanisme kambing hitam serta penolakan terhadap perbedaan, perlunya bergerak dari alienasi ke kola- borasi. Pius Pandor menutup kumpulan tulisan ini dengan berfokus pada patologi ruang publik yang cenderung mendorong agama-agama ke arah fundamentalisme dan pembenaran kekerasan daripada membangun dialog dan toleransi. Kekuatan buku ini adalah kekayaan dan komplek- sitas sudut-sudut yang terangkat dalam membahas tantangan-tantangan yang harus dihadapi Gereja sebagai partisipan di ruang publik, serta bahwa pembaca dirangsang untuk berpikir sendiri (Franz Magnis- Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)